Penajam – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin menyoroti penggunaan anggaran hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten PPU.
Mahyudin menilai realisasi anggaran yang dilakukan oleh KPU masih belum cukup maksimal dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Dijelaskannya, salah satu contoh adalah pelaksanaan anggaran untuk pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (Algaka).
Ia mengkritisi kualitas bahan serta penempatan Algaka yang dianggap jauh dari ekspektasinya, dan tidak mencerminkan penghormatan kepada calon pemimpin daerah.
“Pemasangan alat peraga kampanye ini tidak sesuai ekspektasi. Ada yang menggunakan bahan seadanya, padahal anggaran sudah jelas dialokasikan. Ini mencerminkan kurangnya penghargaan kepada para paslon yang nantinya akan memimpin daerah ini,” kata Mahyudin, Kamis (14/11/2024).
Lebih lanjut, Mahyudin meminta KPU untuk memberikan pelayanan yang adil dan profesional kepada seluruh paslon. Menurutnya, setiap kandidat harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap tahapan Pilkada.
“Seluruh paslon harus diperlakukan setara, tanpa terkecuali. Kita berbicara tentang pemimpin masa depan daerah ini, jadi penting bagi penyelenggara Pilkada untuk menjaga kualitas dan integritas di setiap prosesnya,” jelasnya.
Ia juga mendesak KPU untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran, mengingat dana hibah tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat melalui APBD.
“KPU harus terbuka dalam menjelaskan bagaimana dana itu digunakan. Transparansi adalah kunci agar masyarakat memahami dan percaya pada proses Pilkada yang berlangsung,” tutur Mahyuddin.
Sorotan ini menjadi pengingat bagi penyelenggara Pilkada untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, memastikan anggaran digunakan secara efektif, serta menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi di Kabupaten PPU. (Adv)
