Oleh : Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas LAN RI Angk.II Tahun 2025
BALIKPAPAN – Di tengah gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)sebagai kota pintar masa depan, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) disekitarnya masih menghadapi tantangan serius kesenjangan akses digital.
Kondisi ini membatasi akses masyarakat terhadap layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan, serta informasi peluang ekonomi. Penyelesaian masalah ini tidak hanya menjadi tuntutan teknologi, tetapi juga cerminan implementasi nilai-nilai Pancasila dan semangat Bela Negara.
Ironisnya, di saat IKN dirancang sebagai etalase kemajuan digital Indonesia, daerah penyangganya di Kalimantan Timur, khususnya wilayah 3T, masih banyak yang berjuang dengan keterbatasan akses internet (blankspot) atau kualitas konektivitas yang jauh dari memadai.
“Bagaimana kita bisa berbicara tentang IKN sebagai smart city jika saudara-saudara kita di sekitarnya masih kesulitan mendapatkan sinyal untuk sekadar berkomunikasi atau mengakses informasi dasar?”
Kesenjangan digital di sekitar IKN diibaratkan jurang yang memisahkan masyarakat dari kemudahan layanan kesehatan digital, informasi penting, dan pengelolaan data kesehatan. Tanpa internet stabil, warga kesulitan mengakses layanan kesehatan jarak jauh, informasi imunisasi, atau pencegahan penyakit. Ini berdampak langsung pada kesehatan sehari-hari, pendidikan, dan kesejahteraan mereka.
Persoalan ini menjadi krusial karena kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada akses informasi yang cepat dan akurat di era digital. Kesenjangan ini memperbesar ketidaksetaraan dan menghambat pembangunan berkelanjutan.
Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menegaskan hak setiap warga negara atas akses teknologi dan informasi yang sama. Nilai persatuan dan gotong royong mendorong semangat kebersamaan dalam membangun infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok negeri. Bela Negara termanifestasi dalam upaya menjaga kedaulatan bangsa dengan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam era digital.
Program ini juga sejalan dengan program Gubernur Kalimantan Timur “Gratispol” sebagai langkah strategis yang bertujuan menghapus ketimpangan layanan publik termasuk akses internet di wilayah Kalimantan Timur.
Menurut Jurnal Penelitian Khansa Amani dan Fatma Ulfatun Najicha (2024), nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan strategis untuk menutup kesenjangan digital melalui penerapan keadilan dan pemerataan akses teknologi. Kolaborasi antara
pemerintah dan masyarakat berbasis nilai-nilai Pancasila, sebagaimana dikemukakan Irawan (2024), mampu memperkuat rasa memiliki terhadap pembangunan digital dan meningkatkan keberdayaan masyarakat.Langkah konkret yang diperlukan meliputi pembangunan jaringan internet desa secara menyeluruh, pelatihan literasi digital, serta kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Pemerataan akses digital ini menjadi fondasi pemerintahan yang transparan dan responsif, di mana layanan administrasi hingga pengawasan program kesehatan dapat berjalan efisien. Lebih lanjut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sudah menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi jaringan internet sebanyak 841 desa di wilayah Kaltim.
Mengatasi kesenjangan digital di wilayah 3T sekitar IKN adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan semangat persatuan, keadilan, dan gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila. Pemerintah harus menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur dan edukasi yang inklusif, sementara masyarakat perlu aktif belajar dan dunia usaha berkontribusi melalui inovasi.
Dengan komitmen jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Kaltim optimis mampu mengatasi hambatan ini. Menjadikan IKN sebagai episentrum kemajuan digital Indonesia yang harus diimbangi dengan komitmen kuat untuk mengangkat wilayah 3T di sekitarnya. Ini bukan hanya tentang membangun menara sinyal, tetapi membangun jembatan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan melalui teknologi. Kesenjangan digital di halaman depan IKN harus segera diakhiri.
