Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan kritik keras terhadap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap institusi Polri. Kritik ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kasus pelanggaran yang melibatkan anggota Polri, termasuk kekerasan, penyiksaan, dan tindakan sewenang-wenang, yang dinilai tidak ditangani secara transparan maupun akuntabel.
Koalisi menilai bahwa sistem pengawasan yang ada saat ini terlalu lemah dan sering kali tidak independen. Banyak laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti dengan serius, atau diselesaikan tanpa sanksi yang memadai. Oleh karena itu, mereka mendesak pembentukan lembaga pengawas eksternal dan independen, yang memiliki mandat kuat untuk menyelidiki dan menindak dugaan pelanggaran aparat kepolisian, serta bisa langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR.
Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga advokasi hukum. Mereka juga menyoroti bahwa lemahnya pengawasan internal mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap Polri, terutama setelah munculnya sejumlah kasus besar yang menjadi sorotan nasional.
