PPU – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sariman, mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sepaku, terutama untuk pembangunan jalan usaha tani. Menurutnya, salah satu kendala terbesar adalah proses perizinan yang harus melalui otorita Ibu Kota Negara (IKN).
“Ketika kita ingin membangun sesuatu yang bersifat fisik di Sepaku, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari otorita. Proses ini kerap menjadi kendala, padahal pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sangat mendesak,” ujar Sariman, Senin (18/11/2024).
Sariman menambahkan bahwa banyak proyek yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), termasuk proyek yang berasal dari aspirasi DPRD, seringkali tertunda karena otorita belum dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan di luar kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
“Saat ini, otorita masih fokus pada pembangunan KIPP yang memerlukan dana besar. Bagaimana mungkin mereka memikirkan jalan usaha tani jika KIPP saja masih membutuhkan anggaran yang besar? Karena itu, harus ada solusi lain untuk pembangunan infrastruktur di Sepaku, yang masih menjadi bagian dari Kabupaten PPU,” katanya.
Sariman mengusulkan agar pembangunan jalan usaha tani di masa mendatang lebih diarahkan kepada swakelola melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan, agar lebih efisien dibandingkan mengandalkan kontraktor besar.
“Jalan usaha tani sebenarnya sudah ada, tapi kondisinya rusak karena tidak ada pengerasan dan perawatan. Maka, harus ada anggaran khusus untuk pengerasan jalan, yang bisa dilakukan dengan swakelola. Dinas PU bisa membeli material sendiri, menghampar, memadatkan, dan merawatnya tanpa harus melalui kontraktor,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kurangnya fasilitas pendukung seperti kanalisasi air dan gorong-gorong yang menyebabkan jalan menjadi mudah rusak. Sariman mengusulkan agar tenaga kerja lokal diberdayakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ini.
“Gorong-gorong bisa dibuat sendiri oleh tukang-tukang lokal yang diberdayakan. Material pun bisa diatur agar lebih hemat. Jadi, tidak semua proyek harus dikontrakkan, kecuali pekerjaan seperti rigid beton atau pengaspalan yang memang membutuhkan keahlian khusus,” tambahnya.
Sariman berharap agar solusi ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di Sepaku dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani.
“Dengan swakelola, pembangunan bisa lebih cepat dan hemat biaya, sehingga masyarakat, terutama petani, dapat segera merasakan manfaatnya,” pungkas Sariman. (Adv)
