KUTIM – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kutai Timur (Kutim) secara resmi mengumumkan rincian besaran anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit penerima program Rumah Layak Huni (RLH) tahun 2025.
Pengumuman ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan standar yang jelas dan terukur. Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kutim, Muhammad Noor, menjelaskan bahwa bantuan RLH dibagi menjadi dua kategori dengan nilai yang berbeda, yang seluruhnya mengacu pada standar teknis dari Kementerian Perumahan dan Permukiman:
1. Kategori Bedah Rumah/Rehabilitasi: Dialokasikan biaya sebesar Rp60 juta per unit.
2. Kategori Pembangunan Rumah Baru: Dialokasikan biaya sebesar Rp115 juta per unit, dengan batasan, luasan bangunan maksimal $36 \text{ m}^2$.
Noor menekankan bahwa nilai anggaran yang disebutkan tersebut sudah termasuk pajak dan tidak dapat diubah (kurang atau lebih) dari ketentuan yang ditetapkan. Standar biaya ini mencakup material utama seperti struktur bangunan, atap, lantai, dinding, hingga instalasi dasar rumah. Desain rumah baru dirancang agar layak huni, aman, dan sehat bagi keluarga kecil.
Disperkim memastikan penentuan nilai bantuan didasarkan pada analisis kebutuhan, harga material, dan spesifikasi struktur bangunan yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, dengan total 497 unit penerima yang telah ditetapkan, Perkim juga melaksanakan pengawasan ketat di lapangan melalui laporan progres fisik dan kehadiran tim pengawas. Pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh penyedia jasa (kontraktor) mengikuti standar bangunan dan tidak terjadi pengurangan material atau penyelewengan.
Dengan total anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah, program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas tempat tinggal warga, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi pemulihan ekonomi lokal melalui keterlibatan kontraktor dan pekerja bangunan setempat. (adv)
