KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah menyelesaikan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Proyeksi ini disampaikan oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dalam Rapat Paripurna ke-12 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Senin (24/11/2025) malam.
Dalam paparannya, Bupati Ardiansyah mengumumkan bahwa Pendapatan Daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp5.736.200.000.000 (Rp5,736 triliun). Angka tersebut diestimasi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp431,8 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp5,212 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp91,9 miliar.
Sementara itu, anggaran Belanja Daerah pada R-APBD TA 2026 diproyeksikan sebesar Rp5.711.200.000.000 (Rp5,711 triliun). Anggaran belanja ini dialokasikan ke berbagai pos, termasuk:
• Belanja Operasi sebesar Rp3,376 triliun.
• Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp1,381 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
• Belanja Transfer sebesar Rp934 miliar.
• Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20 miliar.
Mengenai Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan tahun 2026 diproyeksikan nihil (Rp0), sementara Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp25 miliar yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa seluruh komponen dalam nota keuangan R-APBD ini dirancang untuk mencapai tema pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD Kutim 2026, yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi yang Didukung dengan Kemantapan Infrastruktur yang Mendukung Investasi.”
Dengan fokus ganda pada SDM dan infrastruktur yang stabil, Pemkab Kutim
menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. (adv)
