KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim telah merampungkan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026.
Nota kesepakatan yang ditandatangani pada Rapat Paripurna ke-11 DPRD, Jumat (21/11/2025) malam, menetapkan total APBD Kutim sebesar Rp5,73 triliun.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kecepatan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim dalam merumuskan dokumen tersebut. Ia menegaskan bahwa KUA-PPAS ini adalah fondasi utama yang memuat asumsi dasar, kebijakan pendapatan, dan belanja daerah, dan akan menjadi acuan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.
Total Belanja Daerah disepakati mencapai Rp5,71 triliun, angka yang signifikan meningkat dari proyeksi sebelumnya. Secara rinci, sumber pendapatan APBD 2026 didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar Rp5,21 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sekitar Rp431 miliar.
Bupati Ardiansyah melihat penandatanganan ini sebagai sinyal positif yang menjamin pembahasan APBD 2026 akan berjalan tepat waktu. Hal ini memungkinkan pelaksanaan seluruh program pembangunan daerah di tahun depan dapat diwujudkan secara maksimal dan tepat sasaran. (ADV)
