KUTIM – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berhasil menarik perhatian Pemerintah Pusat, khususnya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, atas keberhasilannya menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat di tengah tingginya aktivitas industri pertambangan yang masif. Deputi Geopolitik DPN RI, Begi Hersutanto, secara khusus melakukan kunjungan kerja untuk menjadikan Kutim sebagai model percontohan nasional (benchmark) dalam pengelolaan risiko geopolitik di daerah penghasil sumbermdaya alam.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menjelaskan bahwa kunci minimnya konflik sosial dan
terjaganya kedamaian daerah terletak pada strategi tiga pilar yang terintegrasi: pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui komunikasi rutin, pengawasan terpadu yang efektif, serta didukung oleh pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan pemberdayaan ekonomi yang adil, sehingga tercipta keseimbangan yang nyata antara pertumbuhan industri dan ketenteraman sosial.
DPN RI memberikan “kredit positif” bagi Pemkab Kutim karena dinilai sukses
mengelola sumber daya alam sedemikian rupa sehingga tetap mendukung pembangunan daerah tanpa menimbulkan gejolak, dan model harmonisasi yang menjamin investasi dan agenda pembangunan tidak terganggu ini didorong untuk segera diterapkan di wilayah-wilayah tambang lain di seluruh Indonesia. (adv)
