KUTIM – Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengakui adanya tantangan besar dalam upaya pemerataan akses internet, di mana sejumlah wilayah masih berstatus blank spot atau belum terjangkau layanan jaringan yang memadai.
Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan luasnya kondisi geografis Kutim yang sulit
dijangkau. Menyikapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronni Bonar, menjelaskan bahwa
pemerintah daerah kini tengah fokus melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap wilayah
blank spot. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik yang belum terjangkau internet dan menilai kemampuan jaringan dari provider yang beroperasi di Kutim.
“Kami sedang menginventarisir mana saja yang bisa dijangkau oleh provider dan mana yang tidak. Ini
penting sebelum menentukan langkah intervensi berikutnya,” ujar Ronni Bonar, di Hotel Royal
Viktoria, Selasa (18/11/2025).
Ronni menjelaskan bahwa pemetaan ini tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan jaringan, tetapi
juga faktor alam, jarak dari pusat jaringan, serta akses terhadap sumber listrik. Ia mengakui, di beberapa
daerah, provider enggan berinvestasi karena biaya pembangunan infrastruktur dinilai tidak sebanding
dengan potensi pemanfaatannya.
Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari solusi alternatif, termasuk menjajaki kerjasama dengan
provider yang bersedia berinvestasi atau memanfaatkan teknologi tambahan seperti pemancar mini dan
dukungan tenaga listrik berbasis solar panel.
Ronni menegaskan bahwa penanganan blank spot akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan
kemampuan anggaran dan tingkat prioritas kebutuhan masyarakat. Selain itu, Diskominfo berupaya
menyinergikan program ini dengan kebijakan internet gratis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, demi memastikan perluasan jaringan dapat dilakukan secara efisien dan mampu menjangkau
wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi dari akses digital. (adv)
