Kutai Timur – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur, David Rante, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada laporan yang lengkap mengenai kinerja pemerintah dalam mengelola proyek multi years senilai lebih dari 270 miliar. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja proyek ini belum bisa dilakukan secara menyeluruh.
“Selama laporan yang diperlukan belum diterima, kami tidak bisa menyimpulkan apakah kinerja pemerintah buruk atau baik. Pengawasan kami akan fokus pada administrasi dan laporan pertanggungjawaban APBD 2024, yang akan kami evaluasi di akhir tahun,” ujar David.
David menjelaskan bahwa evaluasi akan mencakup seluruh perjalanan proyek-proyek multi years yang masih berlangsung. Ia menegaskan bahwa evaluasi baru bisa dilakukan jika proyek tersebut sudah selesai. “Kami tidak bisa melakukan evaluasi jika kegiatan tersebut belum selesai. Waktu evaluasi seharusnya dilakukan oleh pihak internal pemerintah, termasuk Bupati,” tegasnya.
David juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek yang sedang berlangsung. Jika proyek tidak sesuai dengan progres yang telah ditetapkan dan sudah dibayar oleh pemerintah, ia khawatir masalah besar akan timbul. “Jika proyek ini tidak sesuai progres dan sudah dibayar, maka masalah akan muncul. Kami menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi dengan ketat untuk memastikan kualitas proyek yang sedang dikerjakan,” tambahnya.ADV
