KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyoroti masalah kekurangan pegawai di sejumlah dinas yang berdampak pada kualitas pelayanan publik.
DPRD berkomitmen untuk mencari solusi agar kebutuhan pegawai dapat terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Kekurangan pegawai di beberapa dinas di Kabupaten Kutai Timur menjadi sorotan DPRD, yang berupaya memastikan bahwa pelayanan publik tetap optimal meskipun terdapat tantangan dalam jumlah sumber daya manusia.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, mengungkapkan bahwa masalah ini sangat penting untuk ditangani, terutama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Banyak dinas yang hanya memiliki sedikit pegawai untuk menangani volume pekerjaan yang cukup besar. Misalnya, di beberapa dinas hanya ada dua operator yang harus menangani banyak tugas, sehingga hal ini memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” ujar Anjas.
Ia menekankan pentingnya meningkatkan jumlah pegawai agar dinas-dinas dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
DPRD juga mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pegawai di masing-masing dinas.
“Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang diambil BKPSDM untuk merekrut tenaga tambahan jika memang dibutuhkan, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” terangnya.
Masalah kekurangan pegawai ini juga pernah dibahas dalam Rapat Koordinasi DPRD, di mana anggota dewan mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung proses rekrutmen pegawai baru.
“Kami memahami bahwa peningkatan pelayanan publik tidak hanya tergantung pada jumlah pegawai, tetapi juga pada kualitas dan profesionalisme mereka,” tambah Anjas.
Di tengah tantangan tersebut, DPRD Kutai Timur berharap agar semua pihak dapat berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik.
Selain penambahan jumlah pegawai, Anjas juga menekankan perlunya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai yang ada, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dengan adanya perhatian dari DPRD dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kekurangan pegawai, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur dapat meningkat.
Masyarakat diharapkan merasakan perubahan yang positif, sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien dari pemerintah daerah.
Anjas optimis bahwa dengan upaya yang tepat, DPRD dan pemerintah dapat bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat. (Adv)
