Kutai Timur – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur, David Rante, menanggapi isu mengenai kinerja pemerintah dalam mengelola proyek multi years yang harus diselesaikan mencapai lebih dari 270 miliar. Menurutnya, hingga saat ini belum dapat ditarik kesimpulan mengenai apakah kinerja pemerintah buruk atau tidak, karena laporan terkait proyek tersebut masih belum diterima.
“Kami belum bisa memberikan tanggapan terkait kinerja pemerintah dalam proyek ini, karena laporan yang diperlukan belum ada. Sistem pengawasan kami akan berfokus pada administrasi dan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2024 nanti. Evaluasi akan dilakukan di akhir tahun, karena masih ada waktu sekitar dua bulan lagi,” jelas David.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini akan mencakup seluruh perjalanan proyek multi years yang masih berlangsung. “Kami tidak bisa melakukan evaluasi kalau kegiatan tersebut belum selesai. Apalagi, masih ada waktu yang berhak untuk mengevaluasi adalah internal dari pemerintah, termasuk Bupati,” tegasnya.
David juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat. Menegaskan, apabila proyek yang dikerjakan tidak memiii hasil yang sesuai, maka mudah terjadi masalah. Untuk itu, dirinya mengatakan sebagai DPRD akan mengawasiketat.
“Jika proyek ini tidak sesuai dengan progres yang telah ditetapkan, dan sudah dibayar oleh pemerintah, maka akan terjadi masalah. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi dengan ketat,” ujarnya.ADV
