Kutai Timur – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur David Rante menyoroti masalah pengelolaan anggaran untuk proyek multi-year yang dikelola pemerintah daerah.
Dalam pernyataan terbaru, David menjelaskan bahwa anggaran untuk proyek-proyek tersebut justru mengalami pemotongan akibat evaluasi progres yang tidak sesuai dengan rencana awal.
Menurut David, pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap proyek-proyek yang berlangsung lebih dari satu tahun, dan hasilnya menunjukkan bahwa beberapa proyek tidak berjalan sesuai harapan.
Hal ini menyebabkan pengurangan anggaran yang semula diusulkan untuk proyek tersebut.
“Mereka (pemerintah) melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek multi-year, dan jika progresnya tidak sesuai, anggarannya akan dikurangi,” ujarnya.
Lebih lanjut, David mengungkapkan bahwa meskipun ada usulan anggaran tambahan sebesar Rp 200 miliar, hal tersebut tidak terealisasi. Sebaliknya, anggaran yang diajukan sempat dikurangi.
“Bukan ditambah, malah dikurangi. Ini disebabkan oleh evaluasi yang dilakukan terhadap progres proyek. Jika ada yang melebihi target atau tidak sesuai dengan progres, akan ada masalah,” jelasnya.
Isu pengurangan anggaran ini turut menjadi perhatian DPRD, terutama terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang sudah disetujui.
David juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap progres proyek harus dilakukan dengan ketat agar dana yang dialokasikan bisa digunakan secara maksimal dan tepat sasaran.
DPRD Kutim, melalui Komisi B yang membidangi ekonomi dan keuangan, berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi yang lebih ketat dan transparan terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran multi-year.
Hal ini, menurut David, sangat penting agar dana yang digunakan untuk proyek-proyek besar bisa benar-benar memberikan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.
“Evaluasi yang dilakukan pemerintah harus lebih teliti, karena kami di DPRD juga harus memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang tercecer,” katanya.
David berharap, meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan proyek-proyek besar ini, penyelesaian tepat waktu dan penggunaan anggaran yang tepat guna dapat menjadi prioritas pemerintah daerah.(Adv)
