Kutai Timur: Dalam sidang Paripurna DPRD Kutim yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Jimmy ST, dengan Wakil Ketua Prayunita Utami Amd, Fraksi GAP menyampaikan pandangannya mengenai APBD 2025.
Mulyana, anggota Fraksi GAP, mengungkapkan kekhawatirannya terkait rendahnya kontribusi PAD yang hanya sebesar Rp358,388 miliar atau sekitar 3,21 persen dari total pendapatan daerah.
“Pemerintah daerah perlu fokus pada optimalisasi potensi lokal, seperti sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD,” tegas Mulyana.
Fraksi GAP juga menyoroti ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer yang mencapai Rp10,245 triliun, atau sekitar 91,86 persen dari total pendapatan.
Menurutnya, ketergantungan ini menunjukkan adanya kelemahan struktural yang perlu diperbaiki melalui diversifikasi sumber pendapatan.
Mulyana juga mengkritisi besarnya alokasi belanja operasi, yang mencapai Rp5,603 triliun atau 50,3 persen dari total belanja.
Ia mengingatkan bahwa belanja ini perlu dipastikan tidak didominasi oleh belanja pegawai agar masih ada ruang untuk program-program pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Sementara itu, alokasi belanja modal sebesar Rp4,321 triliun atau 38,8 persen dari total belanja,” tambahnya.
Namun, mereka tetap mengingatkan agar pemerintah memastikan transparansi dan efisiensi dalam implementasi belanja modal tersebut.ADV
