Kutai Timur: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pentingnya efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Kutim yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Jimmy ST, Jumat (22/11).
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi PKS mencatat bahwa PAD Kutim yang ditargetkan sebesar Rp358 miliar masih memiliki peluang untuk ditingkatkan.
Syaiful Bakri, juru bicara Fraksi PKS, menilai pemerintah dapat menggali lebih banyak sumber pendapatan melalui berbagai strategi.
“Jumlah PAD sebesar Rp358 miliar masih dapat ditingkatkan jika pemerintah mampu menggali sumber-sumber pendapatan lain yang sah,” ujarnya.
Beberapa upaya yang diusulkan oleh PKS meliputi:
- Memperluas Basis Pajak Daerah: Pemerintah didorong untuk menggencarkan penerbitan izin usaha guna meningkatkan penerimaan pajak.
- Mengoptimalkan Retribusi: Menagih retribusi yang selama ini belum dipungut secara optimal untuk menambah pendapatan daerah.
PKS juga memberikan perhatian pada alokasi belanja daerah dalam APBD Kutim yang mencapai Rp11,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp5,6 triliun dialokasikan untuk belanja operasi.
PKS berharap belanja operasi dapat dikelola secara efisien dan diimbangi dengan belanja modal yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Selain itu, PKS menyoroti alokasi pembiayaan daerah sebesar Rp15 miliar yang diberikan sebagai modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi ini meminta agar investasi tersebut diawasi dengan ketat agar keuntungan yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Laba atau keuntungan yang dihasilkan BUMD harus dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Syaiful Bakri.ADV
