PPU — Pupuk bersubsidi merupakan bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi pertanian. Namun, masalah penyaluran pupuk subsidi ini masih menjadi perhatian, terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Anggota DPRD PPU, Jamaludin, S.Sos, dari Komisi II, mengungkapkan keprihatinan mengenai distribusi pupuk yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran.
“Dalam diskusi tentang pupuk, kita harus ingat bahwa ini adalah bantuan negara. Subsidi yang dialokasikan untuk masyarakat sering kali tidak sampai sesuai kebutuhan. Terdapat kelompok yang seharusnya menerima tetapi tidak mengambil jatahnya, dan pupuk tersebut bisa saja dialihkan ke pihak lain,” katanya pada Kamis (30/10/2024).
Jamaludin juga menyoroti kemungkinan adanya intervensi pihak ketiga yang bisa menyalurkan pupuk subsidi kepada perusahaan besar, sehingga hak petani diabaikan.
“Subsidi ini seharusnya sampai ke masyarakat, namun kenyataan di lapangan sering kali berbeda,” ujarnya.
Mengenai harga pupuk subsidi, Jamaludin menjelaskan bahwa harganya ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. Ia berharap ada pengawasan yang lebih ketat ke depan agar distribusi pupuk tepat sasaran dan dapat mendukung petani lokal di PPU dalam meningkatkan hasil panen mereka. (Adv)
