Kutai Timur – Pemerintah Kutai Timur diminta segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan proyek pembangunan multiyears yang hingga kini mengalami kendala penyerapan anggaran.
Sisa dana sebesar 417 miliar rupiah yang belum terserap pada 2023 berpotensi memengaruhi kelancaran proyek-proyek vital di tahun 2024, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaannya.
Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menyatakan bahwa dana yang tidak terserap ini berisiko menjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang menghambat kelangsungan proyek yang telah direncanakan.
“Jika dana ini tidak segera diserap dengan maksimal, proyek-proyek penting seperti pembangunan pelabuhan, jembatan, dan infrastruktur lainnya bisa terhambat dan berdampak pada kualitas pembangunan di tahun depan,” ujar Faizal.
Dalam rangka menghindari hal tersebut, Faizal mendorong pemerintah daerah untuk segera merancang strategi yang lebih efektif guna memastikan anggaran yang ada dapat digunakan secara optimal.
“Perlu adanya evaluasi terhadap proyek-proyek yang terhambat dan identifikasi penyebab utamanya, agar langkah-langkah perbaikan bisa segera dilakukan,” tambahnya.
Pemerintah diminta untuk tidak hanya mengandalkan perencanaan anggaran yang besar, namun juga memastikan bahwa proyek-proyek yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan efisien dan tepat waktu.
Dengan demikian, dana yang tersedia bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terbuang sia-sia.
Untuk itu, Faizal berharap agar pemerintah dapat segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk BPKP, untuk mencari solusi terbaik dalam mengelola dana sisa ini dan memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek multiyears yang berdampak besar pada pembangunan daerah.(Adv)
