Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mengenai penertiban kawasan hutan, yang mulai berlaku sejak Januari 2025. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan hutan nasional serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat luas.
Perpres tersebut berisi ketentuan yang lebih tegas dan terperinci dalam upaya penertiban terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi merusak hutan, seperti penebangan liar, pembukaan lahan secara ilegal, serta praktik pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan berkontribusi pada perubahan iklim. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap bisa meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Selain itu, Perpres ini juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antar lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Sinergi antar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, serta pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam pelaksanaan penertiban yang efektif dan berkelanjutan.
Langkah pemerintah menerbitkan Perpres ini sejalan dengan komitmen nasional untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan mitigasi dampak perubahan iklim global. Hutan sebagai paru-paru dunia memiliki peran krusial dalam menyerap karbon dan menjaga kualitas lingkungan, sehingga penertiban kawasan hutan menjadi prioritas utama demi menjaga fungsi ekologis tersebut.
Selain aspek lingkungan, penertiban kawasan hutan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian. Pemerintah mengupayakan agar pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan.
Dengan penerbitan Perpres ini, pemerintah menegaskan tekadnya untuk menindak tegas praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat, serta memastikan pengelolaan hutan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan ke depan.
