KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah serius membenahi tata kelola program pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf). Langkah ini diambil menyusul keluhan dari para pelaku industri kreatif yang merasa bahwa pelatihan yang diselenggarakan kurang bervariasi dan cenderung diikuti oleh peserta yang sama berulang kali.
Menurut Akhmad Rifanie, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kutim, masalah utama yang dihadapi adalah tidak adanya sinkronisasi data pelaku Ekraf antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Minimnya data terpadu ini menyulitkan pemerintah untuk mengidentifikasi peserta baru dan merancang materi pembinaan yang relevan.
Sebagai solusi mendasar, Pemkab Kutim kini memperkuat implementasi Sinergi Data Ekonomi Kreatif (SINDaKRAF).
Sistem terintegrasi ini berfungsi sebagai basis data tunggal untuk merekam identitas pelaku, subsektor, dan riwayat pelatihan mereka. Rifanie berharap, SINDaKRAF akan menjadi alat vital untuk memastikan alokasi program Ekraf lebih tepat sasaran, mencegah pengulangan kepada peserta yang sudah pernah dibina, dan membuka jalan bagi perancangan program pembinaan yang lebih spesifik dan inklusif. (ADV)
