Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan besar dalam penyelesaian proyek pembangunan multiyears, dengan sebanyak 14 kontraktor yang gagal menyelesaikan tugas mereka terpaksa diblacklist.
Kondisi ini menyebabkan keterlambatan signifikan pada sejumlah proyek penting, yang harus diselesaikan pada tahun depan.
Faizal Rachman,Anggota DPRD Kutim, mengungkapkan bahwa pengunduran kontraktor-kontraktor ini memperburuk situasi, mengingat proyek-proyek yang mereka kerjakan sangat vital untuk kemajuan infrastruktur di daerah.
“Kegagalan ini berdampak langsung pada kelancaran pembangunan yang sudah direncanakan, dan pemerintah harus mencari solusi agar proyek-proyek ini tidak terbengkalai,” ujar Faizal.
Keterlambatan dalam penyelesaian proyek, seperti pembangunan pelabuhan, jembatan, dan jalan, semakin memperburuk ketidakpastian yang dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah.
Sisa dana yang tidak terserap pada 2023, sekitar 417 miliar rupiah, menambah kompleksitas masalah, apalagi setelah beberapa kontraktor dipecat dan diputus kontraknya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini harus bekerja keras untuk memperbaiki proses pengadaan kontraktor baru yang bisa menyelesaikan proyek-proyek ini tepat waktu.
Pemerintah juga diminta untuk melakukan evaluasi lebih ketat terhadap kinerja kontraktor yang baru dan memperketat pengawasan agar proyek-proyek pembangunan dapat selesai sesuai jadwal.
Dengan adanya daftar hitam bagi kontraktor yang gagal, Faizal menekankan pentingnya mempertahankan integritas dalam setiap proses pengadaan proyek.
“Ini bukan hanya soal penyelesaian proyek, tetapi juga soal kualitas dan keberlanjutan pembangunan yang harus terjamin,” tegasnya.(Adv)
