Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan sangat khawatir dengan jumlah sampah yang terkumpul di pesisir Kota Balikpapan yang dapat mencapai sembilan ton per hari.
DLH berencana menambah jumlah staf yang bertanggung jawab atas tumpukan sampah pesisir untuk mengatasi masalah ini.
Menurut Sudirman Djayaleksana, Kepala Departemen Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, saat ini ada sekitar 60 karyawan yang bekerja di sepuluh kelurahan pesisir di Kecamatan Balikpapan Barat, yaitu Baru Ulu, Baru Tengah, Mekar Sari, Baru Ilir, dan Kariangau.
Kelurahan Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, dan Damai terletak di Kecamatan Balikpapan Kota, sedangkan di Kecamatan Balikpapan Timur terdapat Kelurahan Manggar, Manggar Baru, Lamaru, dan Teritip.
Senin (22/1), Sudirman Djayaleksana menyatakan, “Rencananya tahun ini kami akan menambah personel. Masih dilihat berapa banyak yang dibutuhkan.”
Menurut Sudirman, sampah di pesisir Balikpapan biasanya dibawa arus pasang dan menumpuk di pantai saat air surut.
Sampah di pesisir hampir sama dengan sampah di darat yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Sudirman Djayaleksana menyatakan bahwa personel DLH hanya menangani sampah di bibir pantai. Menurut Perda Pemprov Kaltim tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), pemerintah Provinsi Kaltim memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir yang terdiri dari 0 hingga 12 juta.
Dia menyatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan DLH Provinsi Kaltim untuk mendukung penanganan sampah laut di Kota Balikpapan. Dengan demikian, jika sampah sampai di darat (pantai) maka tanggung jawabnya berada di daerah tersebut.
Untuk memaksimalkan penanganan sampah pesisir, dia berharap DLH Provinsi Kaltim dapat memberikan bantuan berupa peralatan yang memadai. Saat ini, DLH Balikpapan memiliki peralatan seperti kubus apung dan jaring sampah yang ditempatkan di daerah muara sungai.
Peralatan tentu terkait dengan anggaran. Sementara itu, APBD Balikpapan sangat terbatas untuk digunakan. Dia menyimpulkan, “Kami sudah berkomunikasi dan berharap Musrenbang 2024 atau 2025 bisa masuk.”
