KUTIM – Untuk menandai Hari Disabilitas Internasional, Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mengumumkan reformasi total dalam tata kelola pembinaan penyandang disabilitas.
Bupati menegaskan bahwa tanggung jawab pembinaan bagi kaum difabel tidak boleh lagi diserahkan sepenuhnya kepada guru-guru Sekolah Luar Biasa (SLB) secara mandiri. Sebaliknya, tugas ini kini harus diambil alih dan dilaksanakan secara sistematis oleh perangkat daerah.
Bupati secara khusus menunjuk dan menginstruksikan tiga dinas teknis, yakni Disdikbud, Dinsos, dan DPPPA, untuk bersinergi dan menjadi dinas pengampu utama. Penunjukan ini dilakukan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan inklusi memiliki payung anggaran yang jelas, berkelanjutan, dan terstruktur di tingkat kabupaten, sehingga tidak lagi bersifat seremonial tahunan.
Selain perbaikan aspek manajerial dan fiskal, Bupati Ardiansyah juga mendesak agar stigma negatif terhadap penyandang disabilitas di masyarakat harus dihilangkan. Ia mengingatkan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi, sehingga masyarakat wajib memberikan ruang, kesempatan, dan perlakuan yang adil. (adv)
