KUTIM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur menghadapi tantangan berat dalam menjaga efektivitas program kerjasama desa menyusul pemotongan anggaran yang sangat signifikan untuk tahun mendatang. Zainal Abidin, Kepala Bidang Kerjasama Desa, mengungkapkan bahwa alokasi dana untuk tiga bidang kegiatan terkait kerjasama desa kini hanya tersisa Rp100 juta, jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1 miliar.
Meskipun harus bekerja dengan dana yang amat terbatas, Zainal menegaskan komitmen DPMDes untuk tetap mengoptimalkan program agar seluruh kegiatan berjalan baik dan manfaatnya sampai kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa efektivitas kerjasama desa tidak hanya ditentukan oleh besaran dana, tetapi juga oleh kualitas pendampingan dan akuntabilitas pelaksanaannya.
DPMDes tetap aktif mendampingi berbagai jenis kerjasama, termasuk antar-desa, dengan pihak ketiga (perusahaan), dan pembangunan kawasan perdesaan. Pendampingan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari administrasi, penyusunan Memorandum of Understanding (MoU), hingga dokumentasi kegiatan.
Langkah ini penting agar program-program tersebut tetap efektif dan akuntabel.
Selain pendampingan, DPMDes juga berencana untuk menyelenggarakan sosialisasi Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 mengenai tata kelola kerjasama desa. Sosialisasi ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan secara transparan, legal, dan sesuai aturan. Dengan koordinasi yang baik antara desa, perusahaan, dan instansi terkait, Zainal optimis manfaat program akan tetap maksimal dirasakan oleh warga, meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas. (ADV)
