SANGATTA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kutai Timur menghasilkan 1.895 usulan pembangunan yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim tersebut menitikberatkan pembahasan pada sejumlah tantangan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kutim Januar Bayu Irawan mengatakan pemerintah telah menetapkan enam isu penting sebagai arah kebijakan pembangunan tahun 2027.
“Isu-isu ini menjadi dasar kita dalam menentukan prioritas, agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Isu pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik. Bayu menilai kemampuan SDM menjadi modal utama dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan dunia kerja.
Kemudian, pemerintah juga akan memfokuskan perhatian pada penurunan angka kemiskinan melalui program yang lebih terarah serta berkelanjutan. Dengan demikian, dampak program diharapkan lebih terasa bagi masyarakat.
Optimalisasi sumber daya alam non-tambang turut menjadi prioritas. Pemerintah ingin memperkuat sektor ekonomi alternatif sehingga ketergantungan terhadap industri pertambangan dapat dikurangi secara bertahap.
Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik akan terus ditingkatkan. Pemerintah berupaya membangun birokrasi yang semakin efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan konektivitas wilayah juga tetap menjadi perhatian utama karena banyak diusulkan masyarakat dalam forum perencanaan.
Sementara itu, pengelolaan lingkungan hidup menjadi isu terakhir yang akan mendapat perhatian khusus. Pemerintah ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Bayu, seluruh isu tersebut harus dipadukan dalam satu kerangka pembangunan sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.
“Perencanaan tidak bisa parsial. Semua harus saling mendukung agar hasilnya benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas mantan Kabag Hukum Setkab Kutim itu.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, pemerintah berharap seluruh usulan yang telah dihimpun dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang realistis, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kutai Timur di berbagai sektor.(adv)
