RANTAU PULUNG – Puluhan petani menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT Andalas Wahana Sukses (AWS), Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Senin (1/9/2026).
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga malam hari tersebut merupakan bentuk protes masyarakat terhadap aktivitas perusahaan yang diduga telah merusak kebun-kebun produktif milik warga.
Massa aksi datang dari sejumlah wilayah di sekitar Desa Tepian Makmur dengan membawa spanduk berisi berbagai tuntutan. Mereka menolak aktivitas perusahaan yang dinilai telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman produktif masyarakat.
Menurut warga, ribuan pohon sawit serta sejumlah tanaman pangan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat telah rusak akibat aktivitas alat berat yang dikerahkan PT AWS.
Koordinator lapangan aksi, Andi Zulfian atau yang akrab disapa Etus, membantah klaim perusahaan terkait pembayaran ganti rugi tanam tumbuh dan pemberian tali asih kepada masyarakat.
Ia menegaskan, masyarakat tidak pernah melepaskan hak atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut.
“Kami tegaskan di sini, di depan bendera Merah Putih dan di atas tanah leluhur kami, bahwa masyarakat tidak pernah sekalipun melepaskan hak atas tanah ini kepada PT AWS. Klaim mereka bahwa sudah membayar ganti rugi adalah dusta. Kami tidak pernah menjual tanah, apalagi menjual harga diri dan masa depan anak cucu kami hanya demi recehan tali asih,” tegas Etus.
Menurutnya, lahan yang saat ini diklaim sebagai area operasional PT AWS merupakan tanah masyarakat yang telah dikuasai dan diwariskan secara turun-temurun.
Warga menilai perusahaan telah bertindak sepihak dengan mengerahkan alat berat tanpa adanya musyawarah maupun penyelesaian hukum yang jelas.
Selain menyampaikan protes kepada perusahaan, massa juga meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar turun tangan dan mengambil langkah tegas terhadap konflik tersebut.
Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan aktivitas perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat serta meminta kementerian terkait melakukan peninjauan kembali terhadap izin operasional PT AWS.
“Kami melawan bukan karena benci pembangunan, tetapi karena kami menolak dimiskinkan di tanah kami sendiri,” ujar Etus.
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah tuntutan dan kesepakatan kepada pihak perusahaan. Salah satunya adalah penutupan akses masuk PT AWS hingga direktur perusahaan bersedia hadir dan bertemu langsung dengan masyarakat.
Selain itu, warga meminta seluruh alat berat dikeluarkan dari lahan mereka dan tidak kembali beroperasi sebelum dilakukan penyelesaian terkait tanaman masyarakat yang telah rusak.
Massa juga menuntut penghentian seluruh aktivitas perusahaan di area kebun warga serta pembongkaran mess yang disebut berada di atas lahan masyarakat.
Warga menegaskan, apabila hasil musyawarah terkait ganti rugi dengan direktur perusahaan tidak dilaksanakan, maka nilai ganti rugi akan menjadi dua kali lipat dari kesepakatan.
Sebagai bentuk pengawasan, masyarakat juga menyatakan akan menghentikan aktivitas alat berat apabila perusahaan melanggar kesepakatan terkait penutupan, pengosongan lahan, dan penghentian aktivitas di area sengketa.
Warga juga menyampaikan rencana pemasangan portal di jalan perusahaan yang berada di samping rumah salah seorang warga bernama Suryadi. Portal tersebut akan tetap terpasang hingga seluruh persoalan antara masyarakat dan perusahaan dinyatakan selesai.
Bagi masyarakat Tepian Makmur, konflik tersebut bukan sekadar persoalan kepemilikan tanah, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup dan masa depan keluarga mereka.
Etus menyebut perjuangan masyarakat menjadi bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dinilai mengabaikan hak-hak dasar warga.
Masyarakat Tepian Makmur, kata dia, kini memilih untuk bangkit dan memperjuangkan tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.(Kutim)
