SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi meminta proses perencanaan pembangunan daerah benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai upaya mengatasi perlambatan ekonomi yang kini terjadi di Kutim.
Pesan tersebut disampaikannya usai menghadiri Musrenbang penyusunan RKPD 2027 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sangatta.
Menurut Mahyunadi, pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran satu persen harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah yang lebih efektif untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi.
Ia mengatakan solusi atas perlambatan ekonomi tidak cukup dilakukan melalui prosedur birokrasi rutin. Dibutuhkan strategi yang lebih terarah agar sektor-sektor produktif mampu berkembang lebih cepat.
Untuk itu, Mahyunadi berencana menggelar rapat bersama tim ekonomi daerah guna membahas langkah konkret dalam mempercepat pemulihan ekonomi.
“Kita harus segera duduk bersama dengan tim ekonomi untuk merumuskan strategi yang lebih konkret,” katanya.
Di tengah tantangan tersebut, Pemkab Kutim tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,74 persen pada 2027. Mahyunadi menyebut target itu merupakan bentuk optimisme sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan.
Ia menilai keberhasilan mencapai target tersebut bergantung pada kerja sama seluruh perangkat daerah serta kesinambungan antara program tahun 2026 dan 2027.
Mahyunadi juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka capaian administratif.
“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada target di atas kertas. Program harus disusun berdasarkan fakta dan dinamika yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain memperkuat sektor UMKM dan meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan agar mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Mahyunadi turut mengimbau perangkat daerah memperluas sumber pendanaan pembangunan. Selain APBD, pemerintah diminta aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta.
“Kita harus lebih aktif, bergerak, dan membangun komunikasi ke pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran maupun program,” tutupnya.(adv)
