SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak ingin main-main dalam urusan perut dan kesehatan generasi masa depan. Masalah sanitasi buruk dan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi akar rumput persoalan gizi buruk (stunting) resmi diketok palu untuk segera dituntaskan.
Ketegasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kutim yang digelar di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, langsung pasang badan memimpin jalannya evaluasi dengan memberikan instruksi tanpa kompromi kepada instansi teknis.
Di hadapan para pejabat daerah, Mahyunadi secara blak-blakan menyoroti masih banyaknya warga yang hidup tanpa fasilitas pembuangan limbah layak. Ia mematok target mati agar ribuan kepala keluarga segera merdeka dari sanitasi buruk jauh sebelum batas waktu global tiba.
“Mengenai 1.700 Kepala Keluarga (KK) yang belum memiliki fasilitas jamban sehat, saya minta ini bisa diselesaikan sebelum tahun 2030. Dinas Perkim dan Dinas PU harus bergerak cepat membangun fasilitas septic tank dan bilik sanitasi yang memadai,” tegas Mahyunadi dengan nada penuh penekanan.
Tak hanya urusan sanitasi rumah tangga, sorotan tajam juga diarahkan pada fasilitas layanan kesehatan paling garda terdepan: Posyandu. Dari total 319 Posyandu yang tersebar di seluruh penjuru Kutim, separuhnya—yakni 153 unit—ternyata masih berstatus menumpang di fasilitas warga maupun balai desa.
Menjawab persoalan pelik tersebut, Mahyunadi menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera merancang alokasi pembangunan 50 Posyandu permanen baru. Tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ia juga mendorong poros kolaborasi dengan menggandeng kekuatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Respons Cepat Dinas Teknis
Instruksi tegas sang pimpinan daerah langsung direspons cepat oleh jajaran pelaksana di lapangan. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Kutim, M Noor, menyatakan kesiapan penuh instansinya untuk tancap gas mengeksekusi pembangunan sarana sanitasi warga secara bertahap dan terukur.
Menurut M Noor, pihaknya siap mengalokasikan anggaran sekaligus mengawal realisasi pembangunan septic tank beserta biliknya bagi seluruh sasaran KK yang telah masuk dalam data verifikasi.
“Kami siap merealisasikan pembangunan 1.700 septic tank beserta fasilitas biliknya. Kami akan menyusun perencanaan teknis serta penganggarannya secara cermat agar penuntasan sanitasi masyarakat ini bisa tercapai sesuai target,” ujar M Noor di lokasi rapat.
Di sisi lain, sektor kesehatan turut menyambut angin segar dari komitmen lintas sektoral ini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinkes Kutim, Irma Aryani, membeberkan bahwa titik-titik krusial ketiadaan sanitasi layak mayoritas terkonsentrasi di kawasan geografis khusus, salah satunya adalah permukiman pesisir seperti di Pulau Miang.
Berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan, saat ini sebenarnya 87 persen desa di Kutim telah masuk dalam kategori memiliki sanitasi yang baik. Sisa pekerjaan rumah (PR) terkait warga yang belum memiliki septic tank berada di kisaran 13 persen.
“Koordinasi dengan Dinas Perkim dan PU sangat krusial. Pada tahap awal ini kita fokuskan untuk 500 unit terlebih dahulu. Dengan komitmen pembangunan dari Dinas Perkim, kami optimistis target cakupan sanitasi layak sebesar 97 persen di Kutai Timur dapat rampung sepenuhnya,” pungkas Irma optimistis.
Langkah taktis dan kolaborasi lintas instansi ini diyakini menjadi kunci utama Pemkab Kutim dalam memutus rantai stunting dari hulu, demi mencetak generasi Kutai Timur yang sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi.(adv)
