PENAJAM – Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggenjot komoditas pengolahan garam lokal agar dapat naik kelas dari sekadar uji coba menjadi industri rakyat yang berkelanjutan. Pembentukan wadah resmi petambak menjadi kunci utama pengembangan sektor ini.
Sebelumnya, inovasi pengolahan garam dan teknologi penyulingan air laut di PPU telah memetik hasil positif melalui skema demonstration plot (demplot) bekerja sama dengan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Hasil inovasi ini bahkan sempat menyedot perhatian publik saat dipamerkan pada ajang regional.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten PPU, Andi Trasodiharto, mengatakan potensi besar ini sempat berhenti di tengah jalan karena belum tersedianya kelembagaan petambak yang solid di tingkat lapangan.
“Bahkan sudah pernah kita praktikkan dan kita bawa ke pameran PEDA Pertanian di Berau saat itu, dan hasilnya sangat bagus. Namun persoalannya, kegiatan tersebut kemarin tidak berlanjut dan baru sebatas demplot yang seharusnya bisa kita kembangkan lebih luas lagi,” ujar Andi, Rabu (14/10/2026).
Untuk memutus hambatan tersebut, Dinas Perikanan PPU kini memfokuskan program pada legalitas kelembagaan petambak. Penataan ini dilakukan serangkaian dengan pemberian Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan keterampilan teknis penyulingan air laut.
Wadah resmi yang didorong pembentukannya adalah kelompok Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Kehadiran kelompok berpayung hukum ini menjadi syarat mutlak agar bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah dapat disalurkan secara efisien.
“Kami harus mengawal pembentukan kelompok khusus ini, yaitu kelompok Usaha Garam atau Pugar. Setelah demplot ini berjalan dan masyarakat membentuk kelompok resmi, baru kita bisa berikan support bantuan secara penuh,” terangnya.
Tak hanya mengandalkan APBD, Dinas Perikanan PPU bergerak cepat menyelaraskan potensi daerah ini dengan kedaulatan pangan nasional dengan menjemput bola ke pemerintah pusat.
“Pihak kami sedang mengusulkan proposal alokasi bantuan pengembangan garam rakyat tersebut langsung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran ini. Ini diharapkan mampu membawa sektor pengolahan garam lokal naik kelas menjadi komoditas ekonomi yang menyejahterakan masyarakat pesisir,” tandas Andi. (Adv)
