PPU – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin menanggapi soal polemik penyaluran bantuan penerangan jalan umum (PJU) yang dipolitisasi di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Ia menegaskan, bahwa program PJU murni upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan infrastruktur fasilitas umum (umum) sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.
“PJU ini adalah bagian dari upaya pemerintah meningkatkan fasilitas umum. Tuduhan bahwa program ini digunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu sama sekali tidak berdasar,” kata Jamaluddin, Senin (18/11/2024).
Lebih lanjut, pentingnya pemahaman masyarakat mengenai program-program pemerintah, agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang keliru.
Menurutnya, PJU adalah kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di malam hari.
“Kami di DPRD selalu berkomitmen memastikan program seperti ini berjalan transparan dan sesuai peruntukannya. Tidak ada unsur politisasi dalam pelaksanaan PJU ini,” tandasnya.
Menurutnya, ada berbagai pihak yang mengambil kesempatan untuk menjadikan alat kampanye yang menyesatkan, sehingga isu ini memicu keresahan di masyarakat.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan bahwa distribusi PJU dilakukan secara merata dan transparan, sehingga tidak ada ruang untuk manipulasi atau penyalahgunaan,” jelasnya.
Dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, Jamaluddin berharap program PJU dapat memberikan manfaat nyata tanpa terganggu oleh polemik politik. Ia juga mengingatkan bahwa DPRD dan Pemda berkomitmen untuk menjaga integritas setiap program yang dijalankan, agar tidak disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu.
“Yang terpenting adalah PJU ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami akan terus mengawal program ini agar tetap berada pada jalurnya,” pungkas Jamaluddin.
Pernyataan ini diharapkan mampu meredakan keresahan masyarakat sekaligus mempertegas bahwa setiap program pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan bersama, jauh dari unsur politisasi. (Adv)
