Kutai Timur – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yan, mengungkapkan bahwa pembaruan Perda Trantibum Linmas yang sedang disusun saat ini sangat krusial untuk memastikan kinerja optimal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurutnya, perda yang diterbitkan pada tahun 2003 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan tantangan ketertiban yang ada saat ini.
“Perda yang lama sudah tidak cocok lagi dengan situasi saat ini, maka perlu diperbaharui agar Satpol PP dapat bekerja dengan lebih efektif,” kata Yan, Rabu (27/11/2024).
Pembaruan perda ini bertujuan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Satpol PP untuk menegakkan ketertiban di masyarakat. Yan percaya bahwa dengan kewenangan yang lebih jelas, Satpol PP akan lebih mudah dalam melakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi.
“Dengan aturan yang lebih jelas dan kewenangan yang lebih kuat, Satpol PP tidak akan ragu lagi dalam menegakkan peraturan, dan pelanggaran ketertiban bisa langsung ditindaklanjuti,” lanjut Yan.
Yan berharap bahwa pembaruan perda ini bisa memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi Satpol PP untuk menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal, serta dapat mengurangi pelanggaran ketertiban di Kutai Timur.ADV
