Kutai Timur – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yan, mengungkapkan perhatian besar terhadap kurangnya kejelasan mengenai peran Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam Perda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) yang sedang berlaku. Yan menilai, meski Linmas memiliki tugas penting dalam mendukung ketertiban dan keamanan di tingkat desa dan kecamatan, mekanisme rekrutmen dan penganggarannya belum diatur secara memadai.
“Linmas seharusnya memiliki mekanisme rekrutmen yang jelas, tetapi sampai saat ini aturan tersebut belum tertulis secara rinci dalam perda,” ujar Yan, Kamis (28/11/2024).
Yan juga menambahkan, meskipun ada alokasi anggaran khusus untuk Linmas, pengupahan yang diterima oleh mereka masih belum setara dengan personel Satpol PP. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pemberian insentif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja Linmas di lapangan.
“Penganggaran memang ada, tetapi anggarannya tidak setara dengan gaji tetap seperti yang diterima Satpol PP,” jelas Yan.
Anggota DPRD ini berharap pemerintah daerah dapat segera merumuskan kebijakan lebih lanjut yang mengatur rekrutmen, pengupahan, serta alokasi anggaran untuk Linmas secara lebih rinci. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran Linmas dapat lebih maksimal dalam menjaga ketertiban di tingkat lokal, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Dengan perbaikan tersebut, Linmas bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan lebih efisien,” tutup Yan.ADV
