SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan skema pengelolaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menjaga keberlangsungan Bandara Uyang Lahai di Kecamatan Kombeng. Langkah tersebut ditempuh karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh di sektor transportasi udara dan tidak dapat menganggarkan pengelolaan bandara perintis secara langsung melalui APBD.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim, Masrianto Suriansyah, mengatakan skema tersebut disiapkan berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah daerah. Sementara itu, instansi teknis tetap akan menjalankan fungsi monitoring dan pendampingan terhadap pengelolaan serta perbaikan fasilitas bandara.
“Karena kewenangan udara bukan di pemerintah daerah, maka APBD tidak bisa menganggarkan secara langsung untuk pengelolaan bandara perintis. Dengan kesepakatan Bupati, nantinya pengelolaan dilakukan melalui BUMDes dan kami dari instansi teknis tetap melakukan pendampingan,” jelasnya.
Masrianto menjelaskan Bandara Uyang Lahai masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama dari sisi infrastruktur. Beberapa catatan mengenai kondisi fasilitas bandara telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dishub. Pembenahan diperlukan untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pelayanan penerbangan bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
“Harapannya pelayanan penerbangan di sana bisa terus berjalan dengan baik ke depannya,” ungkapnya.
Selain persoalan fasilitas, operasional bandara perintis juga menghadapi tekanan anggaran. Kebijakan efisiensi pemerintah pusat serta kenaikan harga Avtur turut meningkatkan biaya operasional penerbangan yang selama ini memperoleh subsidi pemerintah.
“Karena harga avtur naik, otomatis biaya operasional juga meningkat. Ini menjadi tantangan bagi seluruh bandara perintis yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat,” katanya.
Masrianto mengatakan Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi rutin terhadap seluruh bandara perintis di Indonesia. Di Kalimantan Timur, evaluasi juga mencakup rute dan kebutuhan penerbangan wilayah terpencil.
Saat ini, Bandara Uyang Lahai bersama Bandara Tanjung Bara menjadi prioritas pemerintah daerah karena keduanya telah beroperasi dan membutuhkan perhatian lanjutan. Sementara rencana pembangunan Bandara Bual-bual masih berada pada tahap pengusulan.(adv)
