Top Banner
AdventorialAdventorial DPRD PPU

‎Optimalkan PAD Tanjung Jumlai, DPRD Dorong Pemda Rangkul Pemilik Lahan

225
×

‎Optimalkan PAD Tanjung Jumlai, DPRD Dorong Pemda Rangkul Pemilik Lahan

Sebarkan artikel ini

‎PENAJAM – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan Pantai Tanjung Jumlai dinilai perlu diawali dengan komunikasi bersama masyarakat pemilik lahan.
‎
‎Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, mengatakan pengembangan kawasan wisata tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat sisi potensi penerimaan daerah. Kondisi masyarakat yang selama ini mengelola lahan secara mandiri juga harus menjadi bagian dari perencanaan pemerintah.
‎
‎Menurutnya, diperlukan konsep pengelolaan yang mampu mempertemukan kepentingan pemerintah untuk meningkatkan PAD dengan kepentingan masyarakat yang telah lebih dahulu menjalankan aktivitas di kawasan Tanjung Jumlai.
‎
‎“Cuma sayangnya sampai saat ini, detik ini, tidak ada sama sekali upaya dan usaha untuk itu dilakukan. Saya tidak tahu apa kendala daripada pemerintah, saya tidak terlalu mendalami alasan daripada pemerintah,” ujarnya, Senin (31/08/2026).
‎
‎Jamaluddin menilai pemerintah sebenarnya dapat memulai proses tersebut dengan membangun komunikasi secara langsung bersama masyarakat. Pendekatan itu diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai rencana pengembangan sekaligus mendengarkan kondisi dan kebutuhan pemilik lahan.
‎
‎“Oleh karena itu, ini yang sebenarnya yang perlu dibangun komunikasinya, dilakukan upaya pendekatan, diberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat sehingga bisa dikerjasamakan,” lanjutnya.
‎
‎Ia mengatakan pola kerja sama dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan Tanjung Jumlai tanpa harus menghilangkan sistem pengelolaan yang selama ini telah berjalan.
‎
‎Melalui kerja sama yang disusun secara jelas, pemerintah dapat melakukan penataan kawasan sekaligus membuka peluang peningkatan PAD. Di sisi lain, masyarakat pemilik lahan tetap memiliki ruang untuk terlibat dalam aktivitas wisata.
‎
‎Jamaluddin berharap pemerintah tidak menunda proses komunikasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sejak awal akan memudahkan pemerintah dalam menentukan konsep pengelolaan Tanjung Jumlai ke depan.(adv)

Total Views: 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *