PENAJAM – Keterbatasan anggaran tak lantas memadamkan harapan warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk memiliki hunian yang aman dan layak. Di tengah gelombang efisiensi anggaran nasional yang sempat mengetatkan fiskal daerah pada 2026 ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten PPU justru membuktikan ketangguhannya dalam merawat kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat memang sempat memukul telak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Jika pada tahun 2025 lalu kas daerah mampu membedah hingga 80 unit rumah, tahun ini alokasinya terpangkas drastis menjadi hanya Rp650 juta. Anggaran tersebut hanya cukup untuk menyasar 21 unit rumah warga.
Kendati demikian, Kepala Disperkimtan Kabupaten PPU, Riviana Noor, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi tantangan tersebut. Langkah taktis langsung diambil dengan memfokuskan sisa anggaran yang ada pada sasaran yang paling mendesak.
“Untuk RTLH dari APBD ada 21 unit,” ungkap Riviana, Senin (19/10/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 unit dikonsentrasikan untuk menuntaskan penanganan kawasan kumuh di dua wilayah strategis, yakni Kelurahan Penajam di Kecamatan Penajam serta Kelurahan Maridan di Kecamatan Sepaku. Adapun 8 unit sisanya disebar secara proporsional ke beberapa desa dan kelurahan lain. Setiap penerima manfaat dari jalur APBD ini mengantongi bantuan senilai Rp25 juta per unit.
Keajaiban kecil penutup celah anggaran ini hadir berkat gerak cepat pemerintah pusat. Di saat APBD mengalami kontraksi, kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) datang menyelamatkan. Kabupaten PPU mendapat jatah fantastis sebanyak 200 unit RTLH dengan besaran Rp20 juta per unitnya.
“Yang dari pusat yakni BSPS sedang proses berjalan,” tambah Riviana.
Jika ditotal secara keseluruhan, kolaborasi apik antara pusat dan daerah ini berhasil mengamankan perbaikan bagi 221 unit RTLH di Bumi Benuo Taka sepanjang tahun 2026. Seluruh rangkaian pengerjaan di lapangan pun telah resmi bergulir sejak Agustus lalu. Pemerintah optimis seluruh target fisik perbaikan rumah warga ini bisa rampung seratus persen sebelum tutup tahun anggaran, menghadirkan senyum serta rasa aman bagi ratusan keluarga di PPU.(Adv)
