PENAJAM – Seiring dengan pesatnya dinamika pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), organisasi kemasyarakatan di wilayah sekitarnya dituntut untuk ikut berbenah. Menjawab tantangan tersebut, Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) di Ruang Rapat Wakil Bupati PPU, Selasa (13/10/2026).
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati PPU sekaligus Ketua BPD KKSS PPU, Abdul Waris Muin. Dalam pidato pembukaannya, ia menyampaikan pandangan mendalam mengenai bagaimana sebuah organisasi kedaerahan harus merespons perubahan zaman melalui perumusan program kerja yang inovatif, terukur, dan adaptif.
Abdul Waris menekankan pentingnya penguatan fondasi kelembagaan dari tingkat akar rumput. Mengingat populasi warga Sulawesi Selatan merata di berbagai pelosok kecamatan di PPU, ia menginstruksikan percepatan pembentukan Badan Pengurus Cabang (BPC) KKSS di tingkat kecamatan yang selama ini belum terakomodasi.
“Pembentukan ranting kepengurusan ini sebagai langkah mutlak agar jejaring sosial dan bantuan organisasi dapat menjangkau seluruh warga tanpa terkecuali,” sebutnya.
Selain pembenahan struktur, terdapat tiga agenda utama yang ditawarkan oleh Waris untuk membawa KKSS PPU ke level yang lebih tinggi. Yakni perlindungan hukum, kemandirian finasial, penguatan silaturahmi.
Inisiasi pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KKSS sebagai wadah advokasi dan pendampingan legal bagi warga yang menghadapi permasalahan hukum. Kemudian penyusunan strategi penggalian sumber pendanaan mandiri yang sah dan berkelanjutan agar organisasi tidak bergantung pada bantuan instan. Termasuk penyelenggaraan forum pertemuan berkala guna merawat kebersamaan dan meredam potensi konflik sosial.
Dirinya bilang, keberhasilan visi besar organisasi sangat ditentukan oleh keaktifan para pengurus di setiap departemen. Ia mewajibkan setiap divisi merancang program kerja yang konkret dan tidak sekadar formalitas di atas kertas.
“KKSS yang ada di Penajam harus diaktifkan sebisa mungkin. Kita harus bersatu dan berinovasi agar organisasi ini semakin besar, tetap eksis, serta mampu mengakomodasi dan membantu warga Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten PPU,” ujarnya.
Waris menggarisbawahi bahwa kekompakan warga KKSS bukan hanya untuk kepentingan internal semata, melainkan untuk disumbangkan bagi kemajuan Kabupaten PPU secara keseluruhan. Sebagai wilayah penyangga utama IKN, PPU membutuhkan persatuan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan iklim daerah yang kondusif, harmonis, dan maju.
Kegiatan Mukerda yang berlangsung penuh kehangatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Anggota DPRD PPU, Kasdim 0913/PPU, serta jajaran tokoh dan pengurus KKSS PPU. Diharapkan, rumusan program yang dihasilkan dalam musyawarah ini menjadi pijakan nyata bagi kontribusi KKSS untuk PPU dan IKN di masa depan. (adv)
