PENAJAM – Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta fenomena El Nino yang melanda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain merusak lingkungan dan melumpuhkan sektor ekonomi, tingginya polusi asap mulai mengancam kesehatan masyarakat hingga mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah secara langsung.
Merespons kondisi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) untuk tidak gegabah dan secara cermat memantau indeks kualitas udara harian. Katanya, pemantauan ketat sangat penting guna menentukan apakah kondisi lingkungan sekolah masih aman menggelar pembelajaran tatap muka atau sudah harus beralih ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Tohar menegaskan bahwa penanganan dampak karhutla harus dilihat secara komprehensif. Dampaknya tidak sekadar diukur dari seberapa luas lahan yang hangus terbakar, melainkan dari ancaman riil terhadap mata pencaharian warga serta risiko tinggi timbulnya berbagai penyakit saluran pernapasan di tengah masyarakat.
“Ketika lahan yang menjadi sumber penghasilan masyarakat terbakar, kerugiannya tentu tidak sedikit. Bukan hanya lahannya yang rusak, tetapi hasil usaha yang selama ini menopang ekonomi keluarga juga ikut terancam,” ujar Tohar, Senin (19/10/2026).
Kerugian materiil akibat terbakarnya kawasan perkebunan warga kian diperparah oleh penurunan kualitas udara secara drastis. Asap pekat yang diselimuti berbagai partikel polutan berbahaya sangat berisiko memicu lonjakan kasus Gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama bagi anak-anak sekolah.
Dalam sektor pendidikan, keselamatan dan kesehatan anak didik tentu menjadi prioritas paling utama. Tohar meminta Disdikpora menjalin koordinasi ketat dengan instansi terkait untuk mengukur kualitas udara secara berkala, khususnya pada pagi dan sore hari. Hasil pemantauan tersebut harus dijadikan pijakan resmi sebelum mengambil keputusan terkait sistem belajar.
“Disdikpora perlu mencermati hasil pemantauan udara sebelum menetapkan pola pembelajaran. Jika kondisinya tidak mendukung kegiatan di luar ruangan atau membahayakan kesehatan, pilihan pembelajaran jarak jauh perlu segera dipertimbangkan,” tegas Tohar.
Sebagai langkah preventif, Dinas Kesehatan PPU juga telah melaporkan adanya peningkatan kasus gangguan pernapasan di tengah masyarakat. “Kami terus memperkuat sinergi lintas instansi mulai dari tim pengendalian kebakaran hutan, pemantau kualitas udara, hingga sektor kesehatan dan pendidikan guna melindungi seluruh warga dari kabut asap karhutla,” tutup Tohar. (Adv)
