PENAJAM – Kabar baik datang bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sempat dinanti-nantikan dipastikan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten PPU secara resmi mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan administrasi krusial serta penetapan alokasi anggaran telah tuntas dilaksanakan secara transparan dan terukur.
Kepala BKAD Kabupaten PPU, Muhajir, menjelaskan bahwa dinamika serta riak-riak keluhan yang sempat berkembang di kalangan pegawai merupakan suatu hal yang wajar terjadi di tengah penyesuaian anggaran. Ia menegaskan, keterlambatan tersebut murni disebabkan oleh prosedur alokasi yang harus melewati mekanisme evaluasi di tingkat pemerintah provinsi sesuai dengan linimasa perundang-undangan.
“Alhamdulillah untuk TPP ASN ini kan memang riak-riaknya sudah muncul di kita. Walaupun sebenarnya kita masih terus mensosialisasikan bahwa persoalan TPP ASN ini adalah persoalan alokasi yang masuk dalam perubahan APBD,” ucap Muhajir, Rabu (28/10/2026).
Muhajir membeberkan, kesepakatan Perubahan APBD 2026 sebenarnya telah dicapai sejak akhir September. Namun, prosedur tata kelola keuangan daerah mewajibkan tahapan evaluasi sebelum Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) diterbitkan oleh seluruh SKPD.
Setelah tahapan tersebut tuntas, proses pengajuan TPP oleh masing-masing OPD dapat langsung berjalan cepat. Pihak perbendaharaan daerah pun diminta melakukan percepatan pencairan bagi OPD yang telah merampungkan Rencana Anggaran Kas (RAK) agar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) segera terbit.
“Hari ini saya minta ke teman-teman perbendaharaan, ‘kita pecah telur hari ini deh’ untuk bayarkan TPP-nya. Karena secara dokumennya bukan kita lambat, tetapi memang butuh verifikasi. Kami memperhatikan hak-hak kepegawaian itu. Kami bukan bermaksud memperlambat, tetapi ada mekanisme yang ditempuh. Dan ini saya rasa luar biasa cepatnya,” tegas Muhajir.
Lebih jauh, Muhajir memberikan jaminan penuh bahwa seluruh dana pembayaran TPP pegawai telah diamankan secara utuh di kas daerah tanpa ada pemotongan sepeser pun. Hal ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan ASN.
“Kita sudah safety-kan uangnya. Kita memang sudah amankan uang itu untuk pembayaran hak-hak kepegawaian, karena sekali lagi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan pimpinan kita untuk terus konsen memperhatikan hak-hak kepegawaian. Tidak ada pemotongan, 100 persen dibayarkan,” pungkas Muhajir. (Adv)
