SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan peningkatan kualitas data daerah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Portal Satu Data yang digelar di D’Lounge Hotel Royal Victoria. Kegiatan tersebut melibatkan operator data dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Bimtek mengangkat tema “Optimalisasi Portal Satu Data dalam Mendukung Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing” sebagai bagian dari komitmen pemerintah membangun sistem informasi daerah yang lebih terintegrasi.
Kabid Statistik Diskominfostaper Kutim Hasanudin menjelaskan, hingga 2025 tingkat partisipasi perangkat daerah dalam pengumpulan data telah mencapai 77,01 persen.
“Sebanyak 3.545 indikator berhasil dihimpun dari total 4.603 daftar data,” ujarnya.
Meski capaian tersebut dinilai cukup baik, Hasanudin mengatakan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar. Pada 2026, Pemkab Kutim menargetkan penghimpunan 3.870 indikator sebagai upaya memperkuat basis data sektoral.
Sementara itu, Kepala Diskominfostaper Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian menyampaikan sambutan tertulis Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Dalam pesannya, Bupati mengakui sinkronisasi data antarperangkat daerah belum berjalan maksimal.
“Masih ada data yang belum sinkron. Tantangan ini harus dijawab bersama melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah,” kata Ronny membacakan sambutan tersebut.
Bupati juga menegaskan pentingnya penyampaian data E-Kinerja (E-Kin) yang akurat sebagai bagian dari integrasi informasi pemerintah daerah dengan sistem nasional.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi yang tengah diterapkan pemerintah tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas kinerja aparatur. Profesionalisme tetap harus dijaga dalam proses pengelolaan data.
Hingga saat ini, masih terdapat sekitar 1.080 data yang belum masuk ke Portal Satu Data. Kekurangan tersebut menjadi fokus penyelesaian para operator setelah mengikuti bimbingan teknis.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutim berharap seluruh perangkat daerah mampu menghasilkan data statistik sektoral yang lebih lengkap, akurat, dan terintegrasi sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan informasi yang faktual.(adv)
