SANGATTA – Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis dalam memperkuat penanggulangan AIDS, Tuberkulosis (TBC) dan Malaria (ATM) di Kutai Timur. Dukungan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan Dana Desa untuk kegiatan kesehatan masyarakat.
PSM Ahli Muda DPMDes Kabupaten Kutai Timur Triee Susanti Mandasari menyampaikan hal itu dalam Forum Kemitraan Penanggulangan Penyakit ATM yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kutai Timur, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua PPTI sekaligus Ketua TP PKK Kutai Timur Hj. Siti Robiah, Kepala Dinas Kesehatan dr. Yuwana Sri Kurniawati, serta unsur Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, KPAD dan Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan serta Bengalon.
Triee menyebut pemerintah desa memiliki ruang untuk memasukkan program kesehatan dalam penggunaan Dana Desa. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
“Dana Desa bukan hanya untuk pembangunan fisik,” kata Triee.
Ia menjelaskan, penyakit ATM dapat memberikan dampak berantai bagi keluarga. Ketika seseorang mengalami sakit dalam waktu panjang, produktivitas dapat menurun. Pada saat bersamaan, keluarga dapat menghadapi peningkatan biaya dan berkurangnya pendapatan.
Untuk mencegah kondisi tersebut, desa dapat memperkuat Desa Siaga melalui berbagai langkah. Di antaranya edukasi PHBS, penyediaan sanitasi dan air bersih, pengelolaan lingkungan serta surveilans berbasis masyarakat.
Kader kesehatan juga didorong berperan dalam menemukan kasus sedini mungkin dan mendampingi warga selama menjalani pengobatan.
“Yang penting desa bisa membantu menemukan kasus lebih awal dan memastikan warga yang sakit tidak putus pengobatan,” ujarnya.
Khusus TBC, dukungan desa dapat mencakup pendampingan keluarga, dukungan sosial, akses transportasi menuju fasilitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi sesuai ketentuan.
Triee juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi penyintas setelah sembuh agar dapat kembali mandiri. Seluruh kebutuhan kesehatan tersebut diharapkan dibahas dalam Musyawarah Desa dan dimasukkan ke dalam RKPDes serta APBDes.(ADV/prokopim/Kutim)
