SAMARINDA — Tekanan terhadap ruang gerak fiskal daerah akibat efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat kian dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Dalam kondisi keterbatasan tersebut, skema Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim dinilai hadir bukan sekadar sebagai angka pelengkap, melainkan instrumen krusial penjaga keseimbangan struktur APBD daerah.
Isu strategis ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltim yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa ketersediaan dana Bankeu provinsi memegang peranan sangat penting dalam memperkuat keluwesan anggaran daerah, khususnya menjaga stabilitas formula alokasi belanja pegawai dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penyambung Penopang Formula Belanja Pegawai
Menurut Ardiansyah, kebijakan pengurangan alokasi TKD dari pemerintah pusat secara otomatis mempersempit ruang gerak fiskal kabupaten/kota. Di tengah tekanan itu, Bankeu provinsi bertindak sebagai “penyambung” yang menopang rumus perhitungan alokasi belanja operasional dan daya dukung SDM ASN di daerah.
“Tadi ada penyampaian dari Wali Kota Bontang, dan itu sangat relevan. Bankeu itu penting sekali untuk menyusun struktur APBD kita, terutama untuk menambah alokasi belanja pegawai,” ujar Ardiansyah usai mengikuti forum rakor tersebut.
Ia tak menampik bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi transfer pusat sempat memicu kekhawatiran di tingkat daerah. Beban belanja pegawai terancam tertekan jika tidak ada variabel penyeimbang dalam rumus penganggaran. Karena itu, berapa pun besaran Bankeu yang dikucurkan provinsi, keberadaannya memberikan dampak penambahan yang signifikan.
“Belanja pegawai ini kan sedang menjerit karena ada pengurangan dari pusat, sehingga rumusnya ikut berkurang. Maka seperti kata Wali Kota Bontang, Bankeu itu sekecil apa pun jika dimasukkan akan menambah rumus alokasi belanja pegawai. Itu poin yang sangat penting,” tegasnya.
Kutim Menanti Penyaluran Rp27,49 Miliar
Untuk Tahun Anggaran (TA) 2026, Kabupaten Kutai Timur tercatat menerima alokasi Bankeu Provinsi sebesar Rp27,49 miliar. Meski nilainya tergolong moderat jika dibandingkan dengan bentang wilayah Kutim yang luas, Ardiansyah menilai alokasi tersebut sangat berharga untuk menunjang ritme pembangunan daerah.
Saat ini, Pemkab Kutim masih dalam posisi menanti penyelesaian proses administrasi penyaluran dari pihak Pemprov Kaltim.
“Kalau Kutai Timur angkanya tidak terlalu besar, sekitar Rp27 miliar, dan itu pun saat ini belum disalurkan. Kita sifatnya menunggu saja,” tutur Ardiansyah.
Sikap Realistis atas Dinamika Keuangan Provinsi
Di sisi lain, Ardiansyah menunjukkan sikap realistis dalam melihat konstelasi keuangan Pemprov Kaltim. Ia memahami bahwa pemerintah provinsi juga dihadapkan pada tantangan serupa, seperti peningkatan beban operasional serta tingginya alokasi belanja pegawai di tingkat provinsi.
Menurutnya, apabila ke depan terdapat wacana penyesuaian skema Bankeu akibat keterbatasan ruang fiskal provinsi, hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Gubernur yang perlu disikapi secara bijak dan arif oleh pemerintah daerah.
“Ya kalau memang nanti provinsi tidak mampu karena anggarannya mepet dan belanja pegawai provinsi juga tinggi, kita tentu paham. Tapi untuk saat ini, Bankeu tersebut sangat kita tunggu demi menjaga ritme pembangunan dan kesejahteraan ASN di Kutai Timur,” pungkasnya.(adv)
