SANGATTA — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masuk dalam 10 daerah dengan harga bawang putih tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengikuti rapat secara daring dari Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim.
Dalam rapat tersebut, Ardiansyah didampingi Seskab Kutim Rizali Hadi, Forkopimda, TPID Kutim, dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Kutim termasuk dalam 10 kabupaten/kota dengan harga bawang putih tertinggi. Ia meminta daerah yang masuk dalam daftar tersebut melakukan pemantauan lebih lanjut untuk melihat kondisi riil di lapangan.
Seskab Kutim Rizali Hadi mengatakan Pemkab Kutim telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi. Penanganan dilakukan lintas sektor melalui operasi pasar maupun penyusunan kebijakan berdasarkan komoditas yang berpotensi memicu inflasi.
“Beberapa aktivitas secara lintas sektor sudah kita lakukan, baik operasi pasar yang berkaitan dengan penanganan pengendalian inflasi maupun kebijakan daerah,” ujarnya.
Rizali mengatakan harga bahan pokok secara umum masih relatif stabil. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan pengawasan terhadap komoditas tertentu yang mengalami kenaikan harga.
Salah satu perhatian adalah bawang putih yang pasokannya masih bergantung pada daerah lain. Ketergantungan tersebut dapat menjadi persoalan ketika terjadi gangguan pasokan atau kelangkaan.
“Kalau terjadi kelangkaan, berarti kita harus ada intervensi dari pihak pemerintah, penyediaan pasar murah atau kita kerja sama dengan daerah lain,” jelasnya.
Menurut Rizali, intervensi pasar dapat dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus mengendalikan harga. Pemerintah daerah juga akan melihat kondisi lapangan sebelum menentukan langkah yang diperlukan.
Pemantauan dilakukan bersama TPID dan organisasi perangkat daerah terkait. Koordinasi antarlembaga akan terus diperkuat untuk memastikan perkembangan harga kebutuhan pokok dapat segera diketahui.
“Kita secara maraton bersama lintas sektor dan dinas terkait untuk berkomunikasi dan berkoordinasi agar persoalan inflasi yang ada di daerah ini bisa tertangani,” katanya.
Rizali menegaskan stabilitas harga menjadi hal utama yang perlu dijaga pemerintah daerah. Penguatan koordinasi diharapkan mampu mencegah kenaikan harga komoditas berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar di Kutim.(ADV/prokopim/Kutim)
