SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah 12 titik pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara.
Penghentian operasional dilakukan menyusul hasil evaluasi yang menemukan bahwa belasan SPPG belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar kesehatan.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi aspek kebersihan lingkungan sekaligus keamanan pangan. Karena itu, BGN memutuskan aktivitas produksi dihentikan hingga seluruh fasilitas memenuhi syarat.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyebut pemerintah daerah telah menerima laporan mengenai persoalan tersebut. Ia meminta pengelola segera memperbaiki fasilitas yang masih kurang.
“Terkait IPAL, ya nanti diperbaiki saja. Hal-hal teknis seperti itu harus segera diselesaikan agar program tidak terhambat,” katanya.
Mahyunadi menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada masyarakat, tetapi juga dari kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku.
Ia pun mengingatkan seluruh yayasan pengelola agar tidak mengabaikan aturan.
“Semua pihak harus menaati norma-norma pelaksanaan MBG, baik dari sisi Badan Gizi Nasional maupun pengelola SPPG sendiri,” ujarnya.
Menurut Mahyunadi, orientasi penyelenggara tidak boleh semata-mata pada kelancaran operasional atau keuntungan, melainkan juga menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Selain penghentian produksi, konsekuensi lain yang diterima 12 SPPG adalah penangguhan penyaluran dana bantuan pemerintah. Kebijakan tersebut diberlakukan hingga seluruh persyaratan administrasi dan fasilitas fisik dipenuhi.
Langkah tersebut diambil agar penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan diberikan kepada fasilitas yang memenuhi standar pelayanan.
Pemkab Kutim berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan baru di bidang lingkungan maupun sanitasi.(adv)
