SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, meminta penggunaan anggaran penanggulangan HIV/AIDS diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terdampak. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Lintas Sektor Penanggulangan HIV/AIDS di Kantor Bupati Kutim, Senin (10/8/2026).
Rapat tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, DPMDes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, DPPPA, DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, Satpol PP, Kemenag Kutim, Bagian Hukum, Bagian Kesra, KPAD Kutim, Komunitas Mahakam Plus serta Tim Pokja KPAD Kutim.
Mahyunadi yang juga Ketua Tim Pelaksana KPAD Kutim mengatakan rapat tersebut menjadi tindak lanjut pembahasan sebelumnya. Ia meminta pemerintah segera menyusun aksi konkret dalam penanggulangan HIV/AIDS.
“Hari ini kita ingin rapat lagi untuk membahas tentang apa aksi yang akan kita lakukan terhadap penanganan AIDS ini. Tentunya kalau kita ingin melakukan aksi itu, banyak pihak yang berkaitan,” kata Mahyunadi.
Selain pembagian peran antarinstansi, penggunaan anggaran menjadi salah satu fokus pembahasan. Mahyunadi meminta sumber, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran dipahami seluruh pihak.
“Saya harap hari ini bisa segera clear tentang pemahaman penggunaan anggaran itu. Oleh karena itulah saya minta untuk memaparkan apa saja programnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar anggaran KPAD tidak lebih banyak terserap untuk kegiatan pendukung dibandingkan program yang benar-benar menyentuh masyarakat terdampak.
“Jangan sampai anggaran KPAD ini lebih banyak untuk penopang-penopang saja tapi tidak banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh tim terdampak,” tegasnya.
Menurut Mahyunadi, penanggulangan HIV/AIDS juga harus dilakukan dari sisi pencegahan. Pemerintah tidak cukup hanya menangani orang dengan HIV (ODHIV), tetapi perlu menangani faktor risiko di hulu.
“Kita berpikir untuk menuntaskan atau menanggulangi yang di hilir, yaitu orang ODHIV yang sudah terdampak kita tanggulangi, tapi yang di hulunya seperti pergaulan bebas serta prostitusi juga harus kita berantas,” katanya.
Pemkab Kutim telah menerima data mengenai peta lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan penularan HIV. Data tersebut akan digunakan untuk memperkuat pengawasan dan penataan. Pemkab Kutim menargetkan koordinasi tersebut menghasilkan aksi lintas sektor yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.ADV/prokopim/Kutim
