PENAJAM— Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mengajak warga keturunan Jawa yang tergabung dalam Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (Ikapakarti) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Ajakan tersebut disampaikan Mudyat saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) V Ikapakarti Kabupaten PPU masa bakti 2026-2031 di Gedung Serbaguna Kodim 0913 PPU, Rabu (16/9/2026).
Pembukaan Musda ditandai dengan pemukulan gong oleh Mudyat Noor. Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, pengurus paguyuban, serta sejumlah pemangku kepentingan daerah. Dalam sambutannya, Mudyat mengatakan warga keturunan Jawa yang telah lama menetap di Benuo Taka merupakan bagian dari perjalanan sejarah dan pembangunan PPU.
Karena itu, menurut dia, keberadaan Ikapakarti tidak sebatas menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. “Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh unsur masyarakat. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri,” kata Mudyat.
Ia menilai kemitraan antara pemerintah daerah dan Ikapakarti diperlukan untuk memperkuat komunikasi publik, menjaga harmonisasi sosial, serta menciptakan kondisi daerah yang kondusif. Selain memperkuat hubungan sosial, Mudyat mendorong Ikapakarti mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut dinilai semakin penting seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan, investasi, dan pertumbuhan penduduk di wilayah PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Mudyat berharap Ikapakarti dapat melahirkan berbagai program kewirausahaan lokal yang memberikan manfaat langsung bagi anggota paguyuban maupun masyarakat secara lebih luas.
“Program kerja Ikapakarti ke depan tidak boleh berhenti pada tataran seremonial belaka. Harus ada langkah nyata yang menjawab kebutuhan riil masyarakat dan berkontribusi langsung bagi kemajuan Penajam Paser Utara,” ujarnya.
Musda V Ikapakarti PPU menjadi momentum untuk menyusun kepengurusan masa bakti 2026-2031 sekaligus merancang program kerja yang dinilai relevan dengan perkembangan daerah. Mudyat berpesan agar kepengurusan baru mampu menyusun program yang konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, percepatan pembangunan PPU di tengah perkembangan IKN membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat memperkuat pembangunan sekaligus menjaga keharmonisan sosial di daerah.(adv)
