SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berencana melakukan audiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas dampak penurunan kuota produksi batu bara terhadap dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seskab Kutim, Trisno. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa penurunan produksi berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila tidak segera diantisipasi.
Saat ini, Pemkab Kutim tengah menyusun kajian komprehensif yang memuat dampak sosial dan ekonomi akibat pengurangan produksi. Kajian tersebut akan dilengkapi data dari masing-masing perusahaan sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan penyesuaian kuota produksi.
“Poin utamanya adalah kami ingin menyampaikan bahwa pengurangan produksi yang terlalu signifikan akan memicu efek domino. Bukan hanya soal kesehatan bisnis, tapi juga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tegas Trisno usai memimpin rapat koordinasi di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim.
Lima perusahaan yang dilaporkan terdampak meliputi PT Indominco Mandiri, PT Indexim Coalindo, PT Ganda Alam Makmur (GAM), PT Perkasa Inakakerta (PIK), dan PT Tawabu Mineral Resource. Sementara PT Kaltim Prima Coal (KPC) belum mengalami dampak langsung.
Pemerintah daerah juga meminta perusahaan mengedepankan berbagai langkah efisiensi sebelum melakukan pengurangan tenaga kerja. Skema yang dibahas meliputi pengurangan lembur (overtime), penataan ulang shift kerja, efisiensi operasional, mutasi pekerja antar unit (site), hingga opsi terakhir dengan merumahkan pekerja secara bergiliran dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja.
Pemkab Kutim menargetkan penyusunan kajian selesai pekan depan. Setelah itu, pemerintah daerah bersama perwakilan perusahaan dijadwalkan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung kondisi yang dihadapi sektor pertambangan di Kutai Timur.(adv)
