PENAJAM – Pembangunan fasilitas pendidikan prestisius di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kini tengah berada diuji oleh tantangan administratif. Proyek strategis Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang diproyeksikan berdiri di Kecamatan Babulu terancam mengalami pergeseran jadwal pengerjaan akibat proses legalitas pertanahan yang berjalan lambat.
Proyek ambisius ini mulanya dijadwalkan mulai bergulir pada November mendatang. Namun, dengan adanya hambatan dalam penerbitan sertifikat lahan, tenggat waktu tersebut berisiko besar molor hingga Maret 2027. Padahal, kehadiran SNT ini sangat dinantikan sebagai pusat pendidikan unggulan berstandar internasional yang diharapkan mampu mendongkrak kualitas sumber daya manusia di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
Bupati PPU, Mudyat Noor, tidak menampik adanya kendala serius yang menghambat laju proyek ini. Secara terbuka, ia mengungkapkan bahwa potensi penundaan tersebut murni disebabkan oleh keterlambatan penerbitan sertifikat tanah dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menegaskan bahwa pihak Pemerintah Daerah (Pemda) PPU telah berupaya maksimal dan tidak ada unsur kelalaian dari jajarannya.
“Memang SNT ini sebetulnya ada penundaan dengan alasan sertifikasi. Sebetulnya kesalahan ini kan bukan kesalahan dari Pemda, tapi kesalahan dari ATR/BPN sendiri yang kemudian lambat menerbitkan surat sertifikatnya,” ucap Mudyat, Kamis (8/10/2026).
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan terbaru terkait kepastian terbitnya dokumen penting tersebut. Di tengah bayang-bayang penundaan, Pemkab PPU tidak tinggal diam.
Kabupaten PPU sendiri patut berbangga karena terpilih masuk dalam daftar 25 daerah di Indonesia yang mendapatkan alokasi pembangunan SNT pada tahun ini berkat kesepakatan bersama menteri terkait.
“Kami berencana untuk segera melakukan langkah diplomasi langsung dengan menemui menteri terkait,” jelasnya.
Langkah taktis ini diambil agar hambatan birokrasi dapat segera diurai, sehingga pengerjaan fisik dapat dimulai sesuai jadwal awal. Pemerintah daerah berpacu dengan waktu demi memastikan para pelajar di PPU bisa segera menempati fasilitas modern tersebut pada awal tahun ajaran 2027.
“Kami lagi upayakan bagaimana tetap terlaksana di sisi jadwal waktu. Kalau terlambat dilaksanakan, mundur ke bulan tiga lagi. Kita berharap nanti pengen menghadap Pak Menteri supaya di bulan November ini bisa berjalan, supaya nanti awal tahun ajaran pendidikan tahun 2027 anak-anak kita sudah bisa belajar. Karena ini kan sekolah unggulan dengan standar yang internasional,” pungkasnya. (Adv)
