SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya akurasi data harga pangan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual bersama seluruh kepala daerah di Indonesia.
Dalam rakor itu, pemerintah pusat memaparkan kondisi terkini perkembangan inflasi nasional melalui laporan dari sejumlah lembaga, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Perum Bulog. Pembahasan difokuskan pada dinamika harga bahan pokok, terutama beras dan minyak goreng, sebagai komoditas strategis yang memengaruhi tingkat inflasi.
Menanggapi hasil rapat tersebut, Mahyunadi mengungkapkan bahwa inflasi bulanan (month-to-month) di Kutim tercatat sebesar 0,99 persen. Angka tersebut berada di atas capaian nasional yang sebesar 0,41 persen, meski secara umum kondisi daerah masih dinilai terkendali.
Menurutnya, terdapat sejumlah komoditas yang masih memerlukan perhatian, salah satunya telur ayam yang harganya belum mengalami penurunan akibat tingginya biaya pakan ternak.
“Secara umum kondisi kita cenderung aman dan stabil, namun harga telur masih tinggi. Saya meminta dinas terkait lebih teliti melakukan cross-check ke lapangan agar data harga pangan benar-benar sesuai dengan kondisi yang dirasakan masyarakat,” ujar Mahyunadi.
Ia menilai ketepatan data menjadi faktor penting dalam menentukan langkah intervensi pemerintah sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menyasar persoalan di lapangan.
Selain membahas kondisi inflasi, Mahyunadi juga mengajak masyarakat mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam cabai maupun sayuran. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan lahan yang tersedia untuk memproduksi komoditas pangan, termasuk jagung pakan, agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.
Mahyunadi juga membagikan pengalaman penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Menurutnya, biaya perjalanan dinas Sangatta–Balikpapan pulang-pergi menggunakan mobil listrik jauh lebih rendah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.
“Biaya pengisian daya tidak sampai Rp300 ribu, sedangkan kendaraan konvensional bisa mencapai sekitar Rp600 ribu. Karena itu saya menyarankan perangkat daerah mulai mempertimbangkan kendaraan listrik sebagai bagian dari efisiensi anggaran,” tutupnya.(adv)
