SANGATTA — Di tengah bayang-bayang penurunan produktivitas sektor batu bara yang kian mendera, nahkoda baru Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sulisman, langsung memasang kuda-kuda. Tak ingin gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memorak-porandakan stabilitas tenaga kerja di daerahnya, ia menegaskan komitmen penuh untuk mengendalikan badai PHK sekaligus memperluas karpet merah bagi pencari kerja lokal.
Bagi Sulisman, lesunya industri pertambangan tidak boleh dibiarkan menjadi momok yang melumpuhkan ekonomi pekerja lokal. Langkah preventif kini menjadi harga mati agar perusahaan tidak serta-merta menjadikan PHK sebagai opsi instan.
Sebagai langkah awal, pihaknya tengah merancang sistem digital berupa aplikasi sederhana yang mewajibkan korporasi menginput formasi lowongan kerja secara transparan.
“Kami akan melakukan identifikasi data yang valid terkait tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan. Ke depan, kami juga menyiapkan aplikasi sederhana yang mewajibkan perusahaan menginput kebutuhan tenaga kerja, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mencari pekerjaan,” ujar Sulisman.
Tak berhenti pada pendataan digital, Sulisman juga membidik akar persoalan klasik: kesenjangan kompetensi. Ia memastikan program pelatihan ke depan tidak lagi berjalan sekadar formalitas belaka, melainkan menerapkan konsep demand driven—pelatihan yang benar-benar berpijak pada kebutuhan riil industri.
Skenario ini bakal diramu lewat kolaborasi erat antara perusahaan, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga berbagai lembaga pelatihan kredibel.
“Kami ingin masyarakat Kutai Timur memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan. Jadi pelatihan tidak hanya formalitas, tetapi sesuai kebutuhan lapangan kerja,” cetusnya.
Tancap Gas 100 Hari Pertama dan Perketat Aturan 80:20
Memasuki 100 hari pertama masa kepemimpinannya, Sulisman memilih untuk merapikan barisan dari dalam. Konsolidasi internal digenjot guna menghimpun data ketenagakerjaan yang valid sebelum melebarkan sayap koordinasi ke instansi eksternal. Urusan perlindungan buruh, mulai dari kepastian upah hingga standar keselamatan kerja, dipastikan masuk dalam radar pengawasan ketat.
Selain mengandalkan sektor tambang, Sulisman melirik potensi besar yang selama ini kerap luput: sektor nonpertambangan. Perkebunan, geliat UMKM, hingga sektor usaha nonformal kini disasar untuk membuka keran lapangan kerja baru selebar-lebarnya.
Bahkan, kolaborasi lintas sektor turut ditarik hingga ke ranah dunia pendidikan. Generasi muda Kutim digadang-gadang sudah harus dibekali keterampilan teknis sejak duduk dibangku sekolah sebelum benar-benar terjun ke gelanggang dunia kerja.
Di sisi lain, Sulisman melontarkan peringatan tegas kepada para investor dan korporasi yang beroperasi di bumi Kutim. Pemerintah daerah memastikan bakal mengawal ketat implementasi Peraturan Daerah (Perda) terkait kuota komposisi tenaga kerja dengan skema 80 persen tenaga kerja lokal dan 20 persen nonlokal.
Pengawasan terhadap arus tenaga kerja luar daerah maupun tenaga kerja asing (TKA) bakal diperketat demi memastikan masyarakat tuan rumah tidak gigit jari di tanah kelahiran sendiri.
“Kami ingin perusahaan benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur dan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Menutup arah kebijakan strategisnya, Sulisman memastikan Distransnaker siap mengebut target ambisius Bupati Kutim dalam merealisasikan 50 ribu lapangan kerja. Sektor formal dan informal didorong berjalan seirama, dibarengi perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Menyadari beratnya tantangan di depan mata, Sulisman memandang jabatan barunya ini sebagai ujian moral sekaligus pengabdian nyata kepada masyarakat.
“Ini adalah ujian sekaligus amanah. Tugas kami bagaimana bisa ikut mensejahterakan masyarakat Kutai Timur melalui bidang ketenagakerjaan,” pungkasnya.(adv)
