PENAJAM – Setelah sukses mematangkan perencanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Tanjung Tengah dan Kelurahan Nenang tahun ini, Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) langsung memasang target baru. Pemerintah daerah kini mulai menyiapkan skema perluasan program KNMP ke tiga lokasi anyar pada tahun mendatang sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir Benuo Taka.
Ekspansi kawasan pemukiman dan infrastruktur nelayan ini diambil sebagai wujud komitmen Pemkab PPU dalam mendukung penuh Proyek Strategis Nasional (PSN). Program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan taraf hidup, produktivitas, serta kesejahteraan para nelayan tradisional di wilayah PPU.
Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten PPU, Rusli, menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab penuh memastikan seluruh tahapan persiapan di tingkat lokal berjalan tanpa hambatan, khususnya menyangkut kesiapan lahan calon lokasi baru.
“Karena ini merupakan PSN yang memang harus jalan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” kata Rusli usai menghadiri rapat koordinasi teknis di Kantor DLH PPU, Kamis (29/10/2026).
Dalam menyongsong penambahan tiga titik baru tahun depan, Dinas Perikanan berfokus menyelesaikan kejelasan alas hak dan legalitas hukum tanah sejak awal. Langkah ini dilakukan untuk menghindari munculnya potensi sengketa lahan saat proses konstruksi fisik mulai digulirkan oleh pemerintah pusat.
“Ini kita masih telusuri. Mudah-mudahan untuk legalitasnya bisa jelas. Kalau di Babulu sudah pasti jelas karena itu milik kabupaten, tanah-tanah daerah, tidak ada masalah. Yang dua ini saja yang nanti bagaimana. Adakah ibaratnya inginkah masyarakat menghibahkan, tapi kita sudah melakukan komunikasi dengan pemilik lahan,” terang Rusli.
Rusli menggarisbawahi bahwa pendekatan sosial yang humanis serta forum musyawarah mufakat bersama warga pemilik lahan menjadi kunci utama sebelum proyek diserahterimakan kepada pihak kementerian. Pihaknya enggan terburu-buru mengambil tindakan tanpa persetujuan terbuka dari masyarakat lokal.
“Tidak mungkin kita membeli itu kalau tidak ada pembicaraan awal dengan pemilik,” tegas Rusli memberikan kepastian.
Mengenai kriteria teknis lokasi, Rusli memaparkan bahwa setiap titik KNMP membutuhkan areal lahan minimal seluas setengah hektar yang dilengkapi dengan fasilitas dermaga tempat tambat kapal nelayan. Wilayah Babulu, Waru, serta kawasan pesisir yang berdekatan dengan IKN menjadi prioritas utama target pengembangan KNMP selanjutnya. (Adv)
