Kutai Timur – Angin segar berembus bagi masyarakat Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Persoalan mendasar seperti krisis kelistrikan hingga akses air bersih yang selama ini membelenggu warga dipastikan tuntas dalam waktu dekat.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, di hadapan ratusan warga saat menghadiri ritual adat Belian Kutai Pantun Erau Embuang Panas Pelas di Desa Marukangan.
Listrik Segera Menyala, Warga Diminta Kooperatif
Di sektor kelistrikan, Ardiansyah menjelaskan hambatan administratif terkait izin wilayah usaha kini telah rampung. Lewat skema pemanfaatan daya berlebih (excess power) dari PT BMA serta koordinasi intensif bersama PLN, sebanyak 32 titik infrastruktur listrik ditargetkan siap beroperasi tahun ini.
“Banyak tiang-tiang listrik yang sudah terpasang. Tinggal beberapa jalur lagi yang akan terpasangi dan tiangnya tinggal menyambung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Desa Marukangan juga sudah tidak lagi gelap,” ujar Ardiansyah yang disambut riuh antusiasme warga.
Meski demikian, Bupati memohon kerja sama masyarakat jika nantinya petugas PLN perlu melakukan pemangkasan pohon di sekitar jaringan kabel demi keamanan pasokan daya. Ia menegaskan, pembersihan jalur jaringan ini murni demi kepentingan bersama tanpa ada skema ganti rugi tanam tumbuh.
PDAM Masuk Desa, Atensi Maraknya Narkoba
Tak hanya soal penerangan, Pemerintah Kabupaten Kutim juga menginstruksikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk bergerak cepat merumuskan teknis penyaluran air bersih. Memanfaatkan keberadaan embung di wilayah tersebut, air bersih akan segera dialirkan langsung ke rumah-rumah warga.
Namun di tengah kabar gembira pembangunan infrastruktur, Ardiansyah memberikan catatan kritis mengenai maraknya peredaran gelap narkoba yang kian mengkhawatirkan di Kutim.
Ia membeberkan fakta bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bontang saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas (overcrowded) hingga menampung hampir 2.000 narapidana. Mirisnya, sekitar 60 persen penghuni lapas merupakan warga Kutim, dan separuhnya terjerat kasus barang haram tersebut.
Menyikapi kondisi ini, Ardiansyah meminta kepala desa, aparat keamanan, hingga manajemen perusahaan perkebunan swasta di sekitar wilayah operasional untuk memperketat pengawasan karyawan secara berkala. Ia bahkan mendukung penuh pelaksanaan tes urine mendadak di tingkat desa.
“Kita berharap perusahaan selalu melakukan monitoring terhadap para pekerja kebunnya, baik manajemen, karyawan tetap, maupun tenaga lapangan. Narkoba ini tidak hanya merusak kesehatan dan kejiwaan, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial kemasyarakatan,” tegasnya.
Sinergi Budaya di Tengah Efisiensi Anggaran
Menutup arahannya, Bupati Ardiansyah tak menampik adanya keterbatasan anggaran daerah yang ia ibaratkan tengah “terjun tiruk”. Meski dalam kondisi efisiensi, ia mengapresiasi tinggi sinergi pihak swasta dan masyarakat yang terus bahu-membahu menyukseskan pelestarian tradisi adat serta budaya Kutai di Desa Marukangan.(ADV/prokopim/Kutim)
